Teken MOU, Kejari Mempawah Siap Dampingi Masalah Hukum Pemkab Mempawah

mou

 

Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menandatangani MOU, Kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Mempawah pada Rabu (16/05/2018).

Kegiatan yang di laksanakan di Aula Bawah Kantor Bupati Mempawah itu di hadiri oleh berbagai kepala dinas terkait dan Camat di Kabupaten Mempawah. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Dwi Agus Arfianto mengungkapkan bahwa kerja sama ini akan berjalan selama waktu 2 tahun kedepan, dan akan bisa di perpanjang kembali oleh kedua belak pihak bila mana terdapat persetujuan di antara keduanya. Dwi mengatakan bahwa, penandatanganan MOU antara Pemkab Mempawah dengan kejaksaan negeri Mempawah merupakan landasan bijak yang paling fundamental sebagai payung hukum dari Kejaksaan Negeri Mempawah. Dengan MOU ini Kejari Mempawah akan memberikan pendampingan Hukum kepada Pemerintah kabupaten Mempawah baik di dalam maupun luar pengadilan, khususnya dalam masalah perdata dan tatausaha negara. "ini merupakan legal Standing kami untuk bisa memberikan kontribusi di bidang hukum khsususnya mendampingi pihak Pemda Mempawah ketika sedang menjalani proses gugatan," ungkap Kepala Kejari yang masih muda itu saat di konfirmasi Tribun Pontianak. Jumat (18/05/2018).  "kami membuka kran bagi temen - teman OPD di Kabupaten Mempawah untuk bisa lebih aktif dan intens terkait hal - hal aturan hukum yang boleh dan tidak, dan bila nantinya Pemkab mendapati sebuah gugatan, tentunya kami selaku wakil pemerintah wajib melakukan pendampingan untuk mengahapi proses di pengadilan, " tambahnya. Kedepan, dengan adanya MOU ini, selain permasalahan gugatan perdata dan tata usaha negara, pihaknyapun akan melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap proyek - proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah. "Sehingga, diharapkan kehawatiran dan ketakutan dari teman - teman OPD dari serapan anggran tidak maksimal bisa kita minimalisir, sehingga tidak terjadi keragua - raguan untuk melakukan serapan anggaran karena ketidaktahuan,"paparnya. Selain itu pihaknya juga akan memberikan bimbingan atau konsultasi terkait masalah informasi yang terbatas tentang payung hukum. "Jadi dengan demikian pihak OPD terkait bisa berkonsultasi dengan pihak kami, sehingga penyerapan anggaran di Kabupaten Mempawah nantinya menjadi maksimal, "ungkapnya menambahkan.

Tidak ada Komentar

Tulis Komentar

Identitas Anda sangat diperlukan, Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan.

Statistik : Senin, 25 Juni 2018

Sedang Akses : 1 Pengunjung
Hari Ini : 2
Bulan ini : 2001
Tahun ini : 5154
Hit hari ini : 13
Total Hit : 563716

Back to Top

×