KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH SIAP DUKUNG TINGKATKAN KEPATUHAN BADAN USAHA DALAM PROGRAM JKN KIS

Pontianak, Jamkesnews - Di tengah penyebaran virus corona yang semakin meluas, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Antoni Setiawan terus berkomitmen untuk terus mendukung langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan Cabang Pontianak dalam meningkatkan kepatuhan dari seluruh badan usaha. Hal tersebut diungkapkan olehnya melalui video conference Forum Komunikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Pontianak dan seluruh Tim Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya, Rabu (15/04). “Program kesehatan adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, kegiatan forum ini harus dapat terlaksana secara maksimal. Kejaksaan Negeri Mempawah dalam hal ini terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam penegakan kepatuhan khususnya Badan Usaha yang ada di Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya," tutur Antoni. Forum yang juga melibatkan Dinas Tenaga Kerja beserta Pengawas Tenaga Kerja serta Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini juga menekankan bahwa seluruh pihak akan terus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak untuk meningkatkan kepatuhan seluruh badan usaha dalam penyelenggaraan program JKN-KIS. Lebih lanjut, Antoni mengatakan, sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani bersama, pihaknya dapat memberikan bantuan hukum melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) yang selanjutnya akan dilakukan upaya litigasi maupun non litigasi. "Sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama, bahwa BPJS Kesehatan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan. Selanjutnya Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat melakukan upaya-upaya baik secara litigasi maupun non litigasi sesuai dengan studi kasus yang kami temukan di lapangan," tambah Antoni. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Adiwan Qodar mengatakan melalui forum koordinasi yang dilaksanakan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak mengharapkan dukungan dari seluruh tim forum agar secara bersama dapat mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan untuk lebih memaksimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya. “Beberapa MOU juga telah kita laksanakan dengan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas PTSP. Melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya, BPJS Kesehatan telah melakukan upaya bersama untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Badan Usaha yang belum patuh. Begitu pula dengan Dinas PTSP, melalui Online Single Subsmission (OSS) atau pengurusan ijin terintegrasi secara otomatis, pemohon perijinan akan terlebih dahulu harus menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ungkap Adiwan. Sampai dengan bulan April 2020 total Badan Usaha yang telah terdaftar ke dalam Program JKN-KIS adalah 104 Badan Usaha untuk wilayah Kabupaten Mempawah dan 514 Badan Usaha di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Terdapat 62 Badan Usaha di kedua Kabupaten tersebut yang masih belum patuh sepenuhnya dalam menunaikan kewajibannya sebagai peserta Program JKN-KIS. Degan adanya koordinasi yang dibentuk, Adiwan mengharap tingakt kepatuhan setiap badan usaha akan semakin meningkat, sehingga seluruh masyarakat di wilayah Pontianak seluruhnya terjamin oleh Program JKN-KIS. sumber: Jamkesnews

Tidak ada Komentar

Tulis Komentar

Identitas Anda sangat diperlukan, Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan.

Statistik : Selasa, 22 September 2020

Sedang Akses : 1 Pengunjung
Hari Ini : 83
Bulan ini : 2271
Tahun ini : 23728
Hit hari ini : 246
Total Hit : 676307

Back to Top

×