JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein dan Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar

Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein (ATH) akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar pada Senin (4/11/2019). ATH ‎ditahan terkait kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadaan tanah pembangunan rumah dinas Pemkab Kapuas Hulu Tahun 2006. Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kalbar Pantja Edy Setiawan saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah melakukan Penahanan terhadap Abang Tambul Husein. Home » Metropolis » Pontianak JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein & Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar Senin, 4 November 2019 19:25 JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein & Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein & Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein & Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein (ATH) akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar pada Senin (4/11/2019). ATH ‎ditahan terkait kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadaan tanah pembangunan rumah dinas Pemkab Kapuas Hulu Tahun 2006. Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kalbar Pantja Edy Setiawan saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah melakukan Penahanan terhadap Abang Tambul Husein. "Tadi siang sekitar pukul 13.35 WIB, yang bersangkutan datang sendiri ke kantor Kejati Kalbar," ujar Pantja saat dikonfirmasi Tribun Pontianak. Kejati Kalbar kemudian melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Kapuas Hulu dua periode ini. "Sekarang sudah dititipkan ke Rutan Kelas II Pontianak," lanjutnya. Kasi Penkum Kejati Kalbar menambahkan yang bersangkutan sebelumnya sempat mangkir dua kali pemanggilan oleh penyidik Pidsus Kejati Kalbar. Sebelumnya, pada Agustus 2019, Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menetapkan mantan Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin sebagai tersangka terkait dugaan adanya tipikor pengadaan rumah dinas Pemkab Kapuas Hulu tahun 2006 dengan total anggaran Rp 21 Miliar. Dari pantauan Tribun pada Selasa siang, Abang Tambul Husin tiba di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar mengenakan kemeja putih dan ditemani seorang pria sekitar pukul 14.00 WIB. Saat datang, Tambul Husin melapor ke meja piket. Ia tampak mengisi data. Beberapa menit kemudian di dampingi seorang pegawai Kejati Kalbar masuki lift menuju Ruangan Pidana Khusus di lantai III. Ditemui usai menjalani pemeriksaan, Tambul Husein menolak untuk diwawancara. "Nanti, baru saja, nanti kita ngomong salah pula," kata Tambul Husin. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan Tipikor dengan tersangka Abang Tambul Husin. Pemeriksaan saksi dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa siang. Satu persatu saksi diperiksa penyidik Kejati Kalbar. Hingga pukul 13.47, proses pemeriksaan para saksi masih berlangsung, Satu di antara saksi yang diperiksa adalah mantan Kepala Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Antonius Husin. Antonius diperiksa penyidik Kejati Kalbar sebagai saksi untuk tersangka Abang Tambul Husien. "Saya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Pak Tambul Husin, karena saya juga salah satu anggota tim sembilan yang sudah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, " ujarnya kepada wartawan, di Kejari Kapuas Hulu, Selasa (10/9). Antonius menjelaskan, saat itu pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemerintah Daerah Kapuas Hulu sedang menjabat sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang dimasukkan sebagai anggota tim sembilan. "Saya sudah menjalani hukuman pidana selama empat tahun enam bulan. Awalnya divonis setahun enam bulan, tetapi kalah banding sehingga diputuskan empat tahun enam bulan, dan saya sekarang sudah bebas," ungkapnya. Berdasarkan data Tribun, Tipikor pengadaan tanah pembanggunan perumahan dinas Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, tahun 2006, dengan kerugian sekitar Rp 1,6 miliar ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Puttusibau pada 2018. Kasus ini bermula saat terbit Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 24 Tahun 2006 Tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kapuas Hulu tertanggal 15 Februari 2006. Saat itu Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin bertindak sebagai Ketua Panitia. Surat Keputusan bupati juga menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua yaitu M Arifin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang sebagai anggota yaitu Yuni Yoga Kinarso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu Wan Mansyor Andi Mulia, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu Musta`an F Harlan, Camat Putussibau Utara sebagai anggota yaitu M Mauluddin, Kepala Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara sebagai anggota yaitu Antonius Husin. Home » Metropolis » Pontianak JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein & Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar Senin, 4 November 2019 19:25 JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein & Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA JEJAK Kasus Korupsi Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husein & Proyek Rumah Dinas Rp 21 Miliar Kronologi Kasus Berdasarkan data Tribun, Tipikor pengadaan tanah pembanggunan perumahan dinas Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, tahun 2006, dengan kerugian sekitar Rp 1,6 miliar ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Puttusibau pada 2018. Kasus ini bermula saat terbit Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 24 Tahun 2006 Tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kapuas Hulu tertanggal 15 Februari 2006. Saat itu Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin bertindak sebagai Ketua Panitia. Surat Keputusan bupati juga menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua yaitu M Arifin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang sebagai anggota yaitu Yuni Yoga Kinarso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu Wan Mansyor Andi Mulia, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu Musta`an F Harlan, Camat Putussibau Utara sebagai anggota yaitu M Mauluddin, Kepala Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara sebagai anggota yaitu Antonius Husin. Ada pula Asisten I Sekretariat Daerah Kapuas Hulu sebagai Sekretaris I bukan anggota yaitu RA Sungkalang serta Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Sekretaris II bukan anggota yaitu Ignatius Martin. Dalam pelaksanaannya tim sembilan ini tak melakukan tugasnya dengan benar dan dituduhkan jaksa melakukan perbuatan melawan hukum berupa penetapan lokasi tanpa menggunakan surat keputusan, hanya secara lisan, tak melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda di atas tanah. Tim ini juga tak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah, pembayaran ganti rugi atas tanah dilakukan kepada 13 orang yang tidak berhak atas tanah. Akibat pembayaran ganti rugi kepada 13 orang yang tidak berhak atas tanah, muncul klaim kepemilikan atas tanah dari orang lain yaitu Agustinus Sawing Narang, Sawing Narang, Theresia Tena, Yuliana dengan dasar Sertifikat Hak Milik. Tim ini tak menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga riil dan bBesarnya ganti rugi berdasarkan kesepakatan lisan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kapuas Hulu juga sudah melakukan penuntutan terhadap sejumlah nama yang termasuk dalam tim sembilan. Selain Antonius yang kini diperiksa di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, ada empat terdakwa lain yang telah divonis untuk kasus ini yakni mantan Kadis PU Kapuas Hulu Wan Mansor, mantan Camat Putussibau yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu M Mauluddin, mantan Kepala Kantor Pertanahan/ BPN Kabupaten Kapuas Hulu M Arifin dan Direktur PT Arung Benoa Nusantara Daniel Ateng. Terdakwa Wan Mansor dituntut pidana penjara selama 2 tahun, dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider 4 bulan, dan uang pengganti Rp 25.942.791, dan subsider 1 tahun penjara. Terdakwa M Mauluddin dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 4 bukan, dan uang pengganti Rp 25.942.791 subsider 9 bulan. Terdakwa M Arifin dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 4 bulan, uang pengganti Rp 25.942.791 subsider 9 bulan. Sementara terdakwa Daniel Ateng dituntut pidana penjara 4,6 tahun. Pada Senin, 21 Mei 2018, Pengadilan Tipikor Pontianak memvonis bersalah keempat terdakwa. Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun, terus membayar denda Rp 50 juta, dengan subsider 1 bulan penjara. Sementara uang pengganti yang dituntut JPU tidak dikabulkan majelis hakim. Pada Selasa, 22 Mei 2018, JPU Kejari Kapuas Hulu menyatakan banding terhadap perkara Muhammad Arifin, M Mauluddin dan Wan Mansor. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan ketiga terdakwa sesuai putusan hakim PN Pontianak. Belum puas atas putusan pengadilan, JPU melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung. Hasilnya, MA mengabulkan kasasi JPU dan memperberat hukuman pidana ketiga terdakwa dan mengabulkan permohonan JPU terkait uang pengganti. Terdakwa M Mauluddin, sesuai putusan Nomor 2870K/PID.SUS/2018 yang diputus pada 9 Januari 2019 dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Pada tingkat kasasi Mauluddin divonis 4 tahun penjara dan denda perkara sekitar Rp 27 juta dikurangi honor yang telah disediakan pada tahap penyidikan. Mauluddin telah membayar uang perkara dan uang pengganti kerugian negara. Mahkamah Agung berdasarkan putusan kasasi Nomor 2860K/PIDSUS/2018, pada 7 Januari 2019 juga mengabulkan permohonan JPU Kejari Kapuas Hulu untuk terdakwa Muhammad Arifin. M Arifin diganjar pidana penjara selama empat tahun dan untuk terdakwa Wan Mansor diganjar pidana penjara selama lima tahun. Sementara untuk terdakwa Daniel Ateng, Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara terhadapnya. Sesuai amar putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 115 PAK/PID.SUS/2018 yang diterima Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada 30 Januari 2019, Ateng yang pada vonis tingkat kasasi dihukum enam tahun penjara kemudian dikurangi menjadi empat tahun penjara pada tingkat PK dengan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Kerugian negara sudah dikembalikan Daniel Ateng. Tribun sempat melihat lahan dan bangunan yang menjadi objek perkara Tipikor pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas untuk jajaran Pemkab Kapuas Hulu tahun 2006 di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara. Selasa siang. Kondisi bangunan kantor terbengkalai. Halaman kantor dipenuhi rumput setinggi pimnggang orang dewasa. Bagian dalam bangunan juga tak terpelihara. Sejumlah dinding dicoret orang tak bertanggungjawab. sumber:TribunPontianak

Tidak ada Komentar

Tulis Komentar

Identitas Anda sangat diperlukan, Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan.

Statistik : Minggu, 8 Desember 2019

Sedang Akses : 2 Pengunjung
Hari Ini : 53
Bulan ini : 374
Tahun ini : 15174
Hit hari ini : 297
Total Hit : 611210

Back to Top

×